Matainformasi. Com, Luwu – Makassar Wakil Bupati Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, S.H., mewakili Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., menghadiri acara peluncuran (launching) pesawat amfibi (Sea Plane) serta penandatanganan prasasti Groundbreaking pembangunan Water Aerodrome yang berlangsung di Taman Andalan, Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar.
Acara ini dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Sekretaris Daerah Sulsel, serta sejumlah bupati dan wali kota. Peluncuran dilakukan secara bersama-sama, ditandai dengan penerbangan perdana seaplane dari perairan depan CPI.
Pengembangan moda transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan kepulauan dan pesisir Sulawesi Selatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.
Uji coba penerbangan pesawat amfibi (seaplane) serta melakukan penandatanganan prasasti ground breaking pembangunan water aerodrome di Taman Andalan, kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Senin, 11 Agustus 2025.
Ini membuka harapan baru bagi kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, terutama wilayah kepulauan. Fasilitas ini diharapkan mempercepat rujukan medis, distribusi bantuan sosial, dan akses wisata, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah dengan menjadikan Makassar sebagai pusat penghubung transportasi.
Wakil Bupati Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, S.H., menilai keberadaan seaplane dan water aerodrome ini berdampak besar, tidak hanya bagi sektor ekonomi dan pariwisata, tetapi juga kemanusiaan.
Peluncuran seaplane ini diharapkan menjadi titik awal pengembangan jaringan transportasi modern yang menghubungkan daratan utama Sulsel dengan pulau-pulau terpencil.
“Kami sangat mengapresiasi langkah maju yang diinisiasi oleh Pak Gubernur dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari bagaimana Sulsel bisa terkoneksi dengan baik,” sebutnya.
Selain mempercepat mobilitas penduduk, inisiatif ini diyakini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pemerataan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.(*)
