PALOPO – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ( EK – LMND ) Kota Palopo, Sulawesi Selatan menyikapi 2 badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Palopo, kedua BUMD tersebut yakni PAM-TM dan RSUD Sawerigading.
Ketua Kota EK – LMND Palopo, Adri Fadli mengatakan bahwa s etelah mengamati perkembangan, kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, kabar buruk datang dari pengguna jasa layanan air bersih dan kesehatan di Kota Palopo. Mengutip pemberitaan media di salah satu koran di Kota Palopo pada (30/11/2023) lalu, DPRD Kota Palopo melalui badan anggaran (Banggar) merekomendasikan kepada Pj Walikota untuk memecat Dewan Pengawas dan BUMD yaitu PAM-TM dan RSUD Sawerigading yang dinilai bekerja dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal itu disampaikan pada saat diadakannya rapat Paripurna di DPRD Kota Palopo pembahasan APBD Pokok TA 2024.
“Untuk PAM-TM, sejak perubahan arah kondisi pelayanan terhadap pelanggan semakin menurun, hampir setiap hari terdapat gangguan layanan distribusi udara ke pelanggan, kualitas udara diperkirakan tidak sesuai standar yang diatur Permenkes. Apalagi lama gangguan bisa mencapai 6 s/d 12 jam,” kata Adri Fadli dalam rilisnya, Jumat (8/12/2023).
Lanjut Adri Fadli, Direksi bukannya fokus melakukan pembenahan terhadap pelayanan tetapi justru bersantai perusahaan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan memasukkan anak, menantu dan ponakannya sebagai karyawan tanpa melalui seleksi terbuka.
“Terakhir, Dirut PAM-TM memanfaatkan karyawan dan menggunakan kendaraan dinas untuk memasang APK Baliho istri yang maju sebagai caleg DPRD Kota Palopo dari Partai Nasdem,” tambah Adri Fadli.
Sementara itu kata Adri Fadli, pelayanan yang sama juga dirasakan oleh pengguna layanan kesehatan di RSUD Sawerigading. Tidak sedikit yang mengeluhkan soal pelayanannya.
“Misalnya ketersediaan obat. Beberapa keluarga/pasien yang pernah rawat inap mengaku harus membeli obat diluar, karena tidak adanya stok obat, padahal uang yang digunakan membeli obat tadi diganti oleh pihak RSUD Sawerigading. Selain obat, alat CT-SCAN milik RSUD Sawerigading sempat lama rusak, pada saat itu dikarenakan alat rusak tersebut memaksa pasien dibawah RS Swasta untuk dilakukan CT-SCAN,” ucap Adri Fadli.
“Dari informasi yang kami peroleh RSUD Sawerigading masih memiliki utang lama yang menumpuk, nilainya diperkirakan puluhan miliar. Utang ini di beberapa perusahaan farmasi atau penyedia obat,” ujar Adri Fadli.
Menurut Adri Fadli, atas hal tersebut dam mengingat hal ini penting, sebab, menyangkut pelayanan dasar pemerintah, maka EK – LMND Palopo perlu menyampaikan bahwa :
Kami mendukung penuh setiap program dan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan umum.
Mengenai Rekomendasi Banggar DPRD Kota Palopo yang salah satunya meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap Dewan Pengawas dan Direksi BUMD wajib untuk segera dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pj Walikota Palopo. Mengingat rekomendasi ini merupakan pendapat atau usulan DPRD. Dimana hal ini bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh legislatif.
Kami mendorong Pj Walikota Palopo untuk meminta auditor untuk melakukan audit investigatif pada PAM-TM dan RSUD Sawerigading.
Kami akan terus mengikuti perkembangan dan mengawali permasalahan ini, baik itu dengan aksi maupun melalui penyataan tertulis sampai dengan ditindaklanjutinya rekomendasi dari DPRD oleh Pj Walikota Palopo.
“Demikian pernyataan sikap ini, untuk ditindaklanjuti. Kami menunggu sikap Pj Walikota Palopo, jika sampai akhir tahun ini tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan langkah-langkah lainnya dan pemanasan untuk tidak membayar rekening air sebagai bentuk protes,” jelas Adri Fadli.
